Cegah Korupsi, Jamdatun Penting Lakukan Pendampingan Proyek Sejak Perencanaan

06-05-2025 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama dalam RDP dengan Jamdatun, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto : Devi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyoroti pentingnya peran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam mendampingi proyek-proyek strategis di tingkat daerah sejak tahap perencanaan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi (Tipikor) sejak dini.

 

"Biasanya di daerah Pak Jamdatun, pemerintah daerah itu suka minta pendampingan malahan ada MoU biasanya antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan, terutama dalam pendampingan proyek-proyek strategis yang sifatnya strategis lokal, bukan strategis nasional," ujarnya Benny dalam RDP dengan Jamdatun, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

 

Ia mencontohkan situasi di mana proyek pemerintah daerah yang telah didampingi oleh Datun sejak awal, kemudian dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat. Ketika aparat penegak hukum (APH) lain seperti Intel, Pidsus, atau Kepolisian turut memeriksa kasus tersebut, hal ini dinilai dapat melemahkan fungsi pendampingan yang telah diberikan oleh Datun. Terlebih lagi, jika penyelidikan atau penyidikan oleh APH di luar Datun menemukan indikasi tindak pidana, situasi akan menjadi lebih kompleks.

 

Ia menilai peran Datun sangat signifikan di daerah dalam mendampingi program-program strategis. Ia mengamati bahwa keterlibatan Datun seringkali terjadi di tengah pelaksanaan proyek, padahal potensi korupsi sebenarnya dapat muncul sejak tahap perencanaan.

 

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ke depan, melalui koordinasi dengan Jamdatun, MoU antara pemerintah daerah dan Kejaksaan dapat diperluas sehingga Jaksa Datun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat terlibat sejak tahap perencanaan proyek.

 

"Artinya peran Datun ini saya melihat besar biasanya di daerah, saya ndak tahu di pusat bagaimana, program-program strategis daerah itu Datun itu masuknya di tengah saya lihat, padahal potensi korupsi itu sebenarnya kan kita tahu ini dimulai dari perencanaan," jelasnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...
Gilang Dhielafararez: Polisi Harus Lanjutkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Muda!
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez turut prihatin atas polemik yang masih menyelimuti kematian diplomat muda...
Bukan Semata Hukum, Pemberian Abolisi dan Amnesti Pertimbangkan Aspek Kondusivitas
03-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyatakan dukungan atas pemberian amnesti dan abolisi kepada dua...